Konstitusi di Indonesia - Para pendiri negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menyatakan bahwa bangsa Indonesia memerlukan ground wet. Ground berarti dasar dan wet berarti undang-undang. Ground wet dalam bahasa Belanda diartikan sebagai Undang-Undang Dasar. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 me netap kan hukum dasar tertulis berupa Undang-undang Dasar. Undang-undang Dasar tersebut dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945.
a. Periode UUD 1945 pertama (18 Agustus 1945–27 Desember 1949).
b. Periode Konstitusi RIS (27 Desember 1949–17 Agustus 1950).
c. Periode UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959).
d. Periode UUD 1945 kedua (5 Juli 1959–sekarang).
BPUPKI sebagai lembaga yang menyusun Undang-Undang Dasar dibentuk pada 28 Mei 1945. BPUPKI beranggotakan 62 orang. Dr. K. R. T. Radjiman sebagai ketua dan R.P Saroso sebagai wakil ketua. Sidang BPUPKI dapat dibagi dalam dua masa, yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 dan masa sidang kedua dari tanggal 10–17 Juli 1945. Masa sidang pertama lebih mengarah kepada pembentukan dasar negara, sedangkan tahap penyusunan Undang-Undang Dasar dilakukan dalam masa persidangan kedua.
Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya untuk menyusun rancangan UUD dibentuklah PPKI. PPKI pada awalnya adalah lembaga yang di bentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ternyata pada saat itu kekuasaan Jepang mulai melemah sehingga memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berinisiatif menambah jumlah anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang menjadi 26 orang.
PPKI pada 18 Agustus 1945 mengadakan persidangan yang salah satu keputusannya adalah menetapkan UUD 1945. Hal-hal yang telah disusun oleh BPUPKI banyak yang disetujui oleh PPKI. Contohnya Pembukaan UUD 1945 yang pada awalnya bernama Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan yang dibentuk BPUPKI. Piagam Jakarta mengalami pengubahan dengan menghilangkan tujuh kata pada alinea keempat yaitu “dengan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, kemudian seluruh isi dari Piagam Jakarta dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945.
Apakah UUD 1945 tersebut sah dijadikan sebagai konstitusi karena disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan konstituante (MPR)? Pada saat itu MPR belum ada sehingga PPKI dapat dianggap badan pembentuk negara yang mewakili berbagai golongan masyarakat Indonesia saat itu. Berdasarkan pendapat Hans Kelsen (pakar hukum tata negara), yang kemudian dikutip oleh Prof. Ismail Sunny (pakar hukum tata negara) dikemukakan sah tidaknya suatu Undang-Undang Dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil tidaknya suatu perubahan dan apa-apa yang dihasilkan dalam perubahan tersebut (UUD) adalah sah. Sebagaimana kamu ketahui, bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi.
Undang-Undang Dasar yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Sejak tahun 1999, UUD 1945 telah ditetapkan oleh MPR dengan mengubah dan menambah pasal-pasal yang telah ditetapkan PPKI sebelumnya. Sampai tahun 2004, MPR telah empat kali mengadakan pengubahan terhadap UUD 1945. Salah satu bentuk dari pelaksanaan Amandemen keempat UUD 1945 adalah adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
Kuatnya perlawanan bangsa Indonesia dan atas tekanan Internasional diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) dari 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. KMB dihadiri oleh perwakilan Indonesia, Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO), Belanda, dan sebuah komisi PBB untuk Indonesia.
Konferensi Meja Bundar menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:
Konstitusi RIS yang mulai diberlakukan sejak 27 Desember 1949 telah mengubah secara mendasar konstelasi (tatanan) ketatanegaraan, hal ini dapat diketahui misalnya dari bentuk negaranya. Jika dalam UUD 1945 bentuk negara yang ditentukan adalah “kesatuan,”akan tetapi dalam konstitusi RIS bentuk negara yang dikehendaki adalah bentuk “federasi atau serikat.” Negara yang berbentuk federasi atau federal pada hakikatnya adalah suatu negara yang terdiri atas negara-negara bagian.
Dibentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia disepakati pada 19 Mei 1950. Negara kesatuan yang baru didirikan kembali jelas memerlukan Undang-Undang Dasar (UUD). Setelah itu, dibentuklah suatu Panitia bersama yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Rancangan UUD itu disusun oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat RIS. UUD yang baru berlaku pada 17 Agustus 1950.
Undang-Undang Dasar 1950 seperti Konstitusi RIS juga bersifat sementara oleh karenanya disebut UUDS 1950. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 134. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Konstituante bersama dengan pemerintah menyusun UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD yang berlaku pada saat itu (UUDS 1950).
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 berhasil membentuk Konstituante melalui pemilu pada Desember 1955. Pada 10 November 1956 di Bandung diresmikanlah Konstituante. Setelah dua setengah tahun Konstituante terbentuk, Konstituante belum dapat menyelesaikan tugasnya. Kegagalan Konstituante untuk membentuk UUD disebab kan karena Konstituante tidak pernah mencapai suara quorum atau 2/3 suara, untuk mencapai keputusan seperti yang ditentukan dalam UUDS 1950. Hal ini terjadi karena ada perbedaan pendapat yang sangat tajam antara golongan Islam dan golongan nasionalis yang tidak dapat dipertemukan.
Untuk mengatasi kebuntuan di Konstituante, Presiden pada 22 April 1959 memberikan amanatnya dalam sidang Pleno Konstituante. Amanatnya berisi anjuran agar Konstituante menetapkan UUD 1945 sebagai UUD yang tetap bagi Republik Indonesia. Namun, setelah diadakan beberapa kali persidangan dan pemungutan suara, ketentuan quorum tidak dapat tercapai. Pemungutan suara untuk melaksanakan anjuran Presiden dilaksanakan Konstituante tiga kali berturut-turut dengan hasil sebagai berikut.
Pada 1985 melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum, pemerintah mengubah ketentuan untuk perubahan UUD 1945. Ketentuannya adalah untuk mengubah UUD 1945 harus dilakukan dengan persetujuan rakyat atas kehendak MPR.
UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI belum mendorong MPR untuk kembali menetapkan UUD 1945. Ketentuan tentang Referendum jika dikaji dan dihubungkan dengan Pasal 37 UUD 1945 jelas me nunjuk kan suatu penafsiran yang berbeda.
Berdasarkan pemahaman tersebut, MPR melalui ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 mencabut ketentuan referendum sebagai salah satu tahap untuk mengubah UUD 1945. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, MPR telah mengamandemen (mengubah/menambah) UUD 1945 sebanyak empat kali. Dengan telah ditetapkannya (Amandemen) dan dengan ditetapkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945. Adapun hasil perubahan UUD 1945 yang keempat terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.
Sekian pembahasan mengenai Konstitusi di Indonesia yang terbagi dalam Periode UUD 1945 pertama, Periode Konstitusi RIS, Periode UUD Sementara 1950 dan Periode UUD 1945 kedua, semoga bermanfaat.
Konstitusi di Indonesia
Sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, bangsa Indonesia telah memberlakukan tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut.a. Periode UUD 1945 pertama (18 Agustus 1945–27 Desember 1949).
b. Periode Konstitusi RIS (27 Desember 1949–17 Agustus 1950).
c. Periode UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959).
d. Periode UUD 1945 kedua (5 Juli 1959–sekarang).
a. Periode UUD 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1949)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang baru merdeka belum memiliki Undang-Undang Dasar. Kemudian, pada 18 Agustus 1945 PPKI mensyahkan UUD. Selintas mungkin kita bertanya apakah BPUPKI memiliki kewenangan untuk menyusun UUD dan apakah PPKI memiliki kewenangan untuk menetapkan UUD. Padahal UUD itu sendiri mengatakan bahwa yang menyusun dan menetapkan UUD adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). |
| Konstitusi di Indonesia |
Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya untuk menyusun rancangan UUD dibentuklah PPKI. PPKI pada awalnya adalah lembaga yang di bentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ternyata pada saat itu kekuasaan Jepang mulai melemah sehingga memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berinisiatif menambah jumlah anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang menjadi 26 orang.
PPKI pada 18 Agustus 1945 mengadakan persidangan yang salah satu keputusannya adalah menetapkan UUD 1945. Hal-hal yang telah disusun oleh BPUPKI banyak yang disetujui oleh PPKI. Contohnya Pembukaan UUD 1945 yang pada awalnya bernama Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan yang dibentuk BPUPKI. Piagam Jakarta mengalami pengubahan dengan menghilangkan tujuh kata pada alinea keempat yaitu “dengan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, kemudian seluruh isi dari Piagam Jakarta dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945.
Apakah UUD 1945 tersebut sah dijadikan sebagai konstitusi karena disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan konstituante (MPR)? Pada saat itu MPR belum ada sehingga PPKI dapat dianggap badan pembentuk negara yang mewakili berbagai golongan masyarakat Indonesia saat itu. Berdasarkan pendapat Hans Kelsen (pakar hukum tata negara), yang kemudian dikutip oleh Prof. Ismail Sunny (pakar hukum tata negara) dikemukakan sah tidaknya suatu Undang-Undang Dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil tidaknya suatu perubahan dan apa-apa yang dihasilkan dalam perubahan tersebut (UUD) adalah sah. Sebagaimana kamu ketahui, bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi.
Undang-Undang Dasar yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Sejak tahun 1999, UUD 1945 telah ditetapkan oleh MPR dengan mengubah dan menambah pasal-pasal yang telah ditetapkan PPKI sebelumnya. Sampai tahun 2004, MPR telah empat kali mengadakan pengubahan terhadap UUD 1945. Salah satu bentuk dari pelaksanaan Amandemen keempat UUD 1945 adalah adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.
b. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949–17 Agustus 1950)
Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, secara berangsur-angsur Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Sifat dan taktik licik penjajah yang selalu ingin mengadu domba dan memecah belah bangsa Indonesia kembali ditunjukkan oleh Belanda dengan cara mendirikan negara-negara boneka. Negara-negara tersebut tidak diberikan hak apapun, kecuali harus tunduk dan patuh terhadap pemerintahan Hindia Belanda, seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Irian Barat, dan Negara Jawa Timur.Kuatnya perlawanan bangsa Indonesia dan atas tekanan Internasional diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) dari 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. KMB dihadiri oleh perwakilan Indonesia, Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO), Belanda, dan sebuah komisi PBB untuk Indonesia.
Konferensi Meja Bundar menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:
- mendirikan negara Republik Indonesia Serikat;
- penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat;
- didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.
Konstitusi RIS yang mulai diberlakukan sejak 27 Desember 1949 telah mengubah secara mendasar konstelasi (tatanan) ketatanegaraan, hal ini dapat diketahui misalnya dari bentuk negaranya. Jika dalam UUD 1945 bentuk negara yang ditentukan adalah “kesatuan,”akan tetapi dalam konstitusi RIS bentuk negara yang dikehendaki adalah bentuk “federasi atau serikat.” Negara yang berbentuk federasi atau federal pada hakikatnya adalah suatu negara yang terdiri atas negara-negara bagian.
c. Periode UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959)
Bangsa Indonesia yang terlahir sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sesungguhnya menghendaki sebuah negara kesatuan. Oleh karena itu, negara federal atau federasi seperti yang dibentuk berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar yang dikuatkan dengan diberlakukannya Konstitusi RIS tidak dapat bertahan lama. Beberapa negara bagian akhirnya meminta bangsa Indonesia yang terpecah belah dalam Republik Indonesia Serikat kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia.Dibentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia disepakati pada 19 Mei 1950. Negara kesatuan yang baru didirikan kembali jelas memerlukan Undang-Undang Dasar (UUD). Setelah itu, dibentuklah suatu Panitia bersama yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Rancangan UUD itu disusun oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat RIS. UUD yang baru berlaku pada 17 Agustus 1950.
Undang-Undang Dasar 1950 seperti Konstitusi RIS juga bersifat sementara oleh karenanya disebut UUDS 1950. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 134. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Konstituante bersama dengan pemerintah menyusun UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD yang berlaku pada saat itu (UUDS 1950).
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 berhasil membentuk Konstituante melalui pemilu pada Desember 1955. Pada 10 November 1956 di Bandung diresmikanlah Konstituante. Setelah dua setengah tahun Konstituante terbentuk, Konstituante belum dapat menyelesaikan tugasnya. Kegagalan Konstituante untuk membentuk UUD disebab kan karena Konstituante tidak pernah mencapai suara quorum atau 2/3 suara, untuk mencapai keputusan seperti yang ditentukan dalam UUDS 1950. Hal ini terjadi karena ada perbedaan pendapat yang sangat tajam antara golongan Islam dan golongan nasionalis yang tidak dapat dipertemukan.
Untuk mengatasi kebuntuan di Konstituante, Presiden pada 22 April 1959 memberikan amanatnya dalam sidang Pleno Konstituante. Amanatnya berisi anjuran agar Konstituante menetapkan UUD 1945 sebagai UUD yang tetap bagi Republik Indonesia. Namun, setelah diadakan beberapa kali persidangan dan pemungutan suara, ketentuan quorum tidak dapat tercapai. Pemungutan suara untuk melaksanakan anjuran Presiden dilaksanakan Konstituante tiga kali berturut-turut dengan hasil sebagai berikut.
- Pemungutan suara I, tanggal 30 Mei 1959 hadir 478 anggota, setuju 269, dan tidak setuju 199.
- Pemungutan suara II, tanggal 1 Juni 1959 hadir 469 anggota, setuju 264, dan tidak setuju 204.
- Pemungutan suara III, tanggal 2 Juni 1959 hadir 469 anggota, setuju 263, dan tidak setuju 203.
- Pembubaran Konstituante
- UUD 1945 berlaku kembali
- UUDS 1950 tidak berlaku lagi
- Dibentuknya MPRS dan DPAS
d. Periode UUD 1945 (5 Juli 1959–Sekarang)
Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan solusi atas kebuntuan Konstituante. Bangsa dan negara Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan kehidupan bernegara. Terlepas dari penyimpangan terhadap UUD 1945 yang pernah dilakukan Orde Lama dan Orde Baru, UUD 1945 menjadi Konstitusi negara yang tetap berlaku sampai sekarang ini.Pada 1985 melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum, pemerintah mengubah ketentuan untuk perubahan UUD 1945. Ketentuannya adalah untuk mengubah UUD 1945 harus dilakukan dengan persetujuan rakyat atas kehendak MPR.
UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI belum mendorong MPR untuk kembali menetapkan UUD 1945. Ketentuan tentang Referendum jika dikaji dan dihubungkan dengan Pasal 37 UUD 1945 jelas me nunjuk kan suatu penafsiran yang berbeda.
Berdasarkan pemahaman tersebut, MPR melalui ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 mencabut ketentuan referendum sebagai salah satu tahap untuk mengubah UUD 1945. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, MPR telah mengamandemen (mengubah/menambah) UUD 1945 sebanyak empat kali. Dengan telah ditetapkannya (Amandemen) dan dengan ditetapkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945. Adapun hasil perubahan UUD 1945 yang keempat terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.
Sekian pembahasan mengenai Konstitusi di Indonesia yang terbagi dalam Periode UUD 1945 pertama, Periode Konstitusi RIS, Periode UUD Sementara 1950 dan Periode UUD 1945 kedua, semoga bermanfaat.