Perjuangan Bangsa Indonesia untuk Merebut Irian Barat

Perjuangan Bangsa Indonesia untuk Merebut Irian Barat - Saat membaca judul materi di atas, kalian tentu bertanya mengapa bangsa Indonesia berjuang untuk merebut Irian Barat Apakah yang terjadi dengan Irian Barat Agar pertanyaan di atas dapat terjawab, kalian perlu mengingat kembali materi yang lalu mengenai isi KMB. Apa isi KMB yang menyangkut Irian Barat Ya, Belanda akan menyerahkan Irian Barat satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Namun hingga lebih dari dua tahun Belanda belum menyerahkan Irian Barat. Berpangkal dari masalah tersebut, maka bangsa Indonesia berjuang sekuat tenaga untuk merebut kembali Irian Barat. Usaha-usaha apa saja yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk merebut Irian Barat Bagaimana reaksi dan keputusan rakyat Irian Barat terhadap masa depan mereka Ikut bergabung di bawah pemerintahan RI atau tetap berada di bawah kekuasaan Belanda Agar kalian memahaminya, ikutilah pembahasan materi berikut ini.

A. Latar Belakang Pembebasan Irian Barat

Latar Belakang Pembebasan Irian Barat - Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu satu tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda.

Suasana Pepera di Irian Barat. Perjuangan Bangsa Indonesia untuk Merebut Irian Barat

B. Perjuangan Pemerintah RI dalam Upaya Pembebasan Irian Barat

1. Perjuangan Merebut Irian Barat melalui Diplomasi

Perjuangan Merebut Irian Barat melalui Diplomasi - Sekalipun pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan di Indonesia dari RIS menjadi NKRI, tetapi masalah Irian Barat belum terselesaikan. Berikut ini beberapa langkah diplomasi dalam penyelesaian Irian Barat.

a. Tanggal 4 Desember 1950, 

Diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure. Namun ditolak oleh Belanda.

b. Pada bulan Desember 1951,

Diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini membahas pembatalan uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, namun gagal.

c. Pada bulan September 1952, 

Indonesia mengirim nota politik tentang perundingan Indonesia Belanda mengenai Irian Barat, namun gagal.

   Jendela Info     Usaha membawa persoalan Irian Barat melalui PBB senantiasa gagal karena tidak mendapat tanggapan positif, sebab sebagian besar anggota PBB pada tahun 1955 adalah negara-negara yang mendukung Belanda.

d. Perjuangan Diplomasi Tingkat Internasional

1. Dalam Konferensi Colombo bulan April 1954, Indonesia memajukan masalah Irian Barat. Indonesia berhasil mendapat dukungan.
2. Pada tahun 1954 Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang PBB. Namun mengalami kegagalan karena tidak memperoleh dukungan yang kuat.
3. Dalam KAA tahun 1955 Indonesia mendapat dukungan dalam masalah Irian Barat.

Hingga tahun 1956, perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan. Karena mengalami kegagalan dan tidak ada itikad baik dari Belanda untuk menyelesaikannya, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi.

2. Perjuangan melalui Konfrontasi

Perjuangan melalui Konfrontasi - Pemerintah Indonesia secara bertahap mulai mengambil langkah yang konkrit dalam pembebasan Irian Barat. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui konfrontasi ekonomi, politik, dan militer.

a. Konfrontasi Ekonomi

Konfrontasi Ekonomi - Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut.

1. Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.
2. Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.
3. Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.
4. Pemogokan buruh secara total pada perusahanperusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.
5. Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957

Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaanperusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaanperusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Vandel Maatscappij (NVM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie.

   Jendela Info     Untuk menjaga ketertiban dalam nasionalisasi, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No 23 Tahun 1958.

Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958.

b . Konfrontasi Politik

Konfrontasi Politik - Di samping melalui konfrontasi ekonomi, pemerintah RI juga melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI.

Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.

c . Konfrontasi Militer

Konfrontasi Militer - Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dibacakan Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.

Pemberangkatan pasukan yang melakukan infiltrasi. Perjuangan Bangsa Indonesia untuk Merebut Irian Barat

   Jendela Info      Jayapura adalah ibukota Provinsi Irian Jaya. Jayapura pernah mengalami beberapa kali pergantian nama yaitu, Hollandia, Kota Baru, dan Sukarnopura. Di kota Jayapura berdiri dua tugu yaitu Tugu Yos Sudarso (Pahlawanan yang gugur dalam upaya pembebasan Irian Barat) dan Douglas Mac. Arthur ( Jenderal Amerika Serikat yang merebut Irian dari kekuasaan Jepang).

Berikut ini isi lengkap Trikora.

TRI KOMANDO RAKYAT

Kami Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam rangka politik konfrontasi dengan Belanda untuk membebaskan Irian Barat, telah memberikan instruksi kepada Angkatan Bersenjata untuk pada setiap waktu yang kami akan tetapkan menjalankan tugas kewajiban membebaskan Irian Barat Tanah Air Indonesia dari belenggu kolonialisme Belanda.

Dan kini, oleh karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme di tanah air kita Irian Barat, dengan memecah belah Bangsa dan Tanah Air Indonesia, maka kami perintahkan rakyat Indonesia, juga yang berada di daerah Irian Barat, untuk melaksanakan Tri Komando sebagai berikut.

1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda kolonial.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

Yogyakarta, 19 Desember 1961 

Presiden/Pangti APRI/PBR/Panglima Besar KOTI Pembebasan Irian Barat 

Soekarno.

Sebagai tindak lanjut dari Trikora, pemerintah mengambil langkah-langkah berikut.

1. Membentuk Pro insi Irian Barat gaya baru dengan ibukota Kota Baru.
2. Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962. Sebagai Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto. Markasnya berada di Makasar.

Berikut ini tugas Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

1. Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer.
2. Menciptakan daerah bebas secara defacto atau mendudukkan unsur kekuasaan RI di Irian Barat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Panglima Mandala menyusun strategi Panglima Mandala. Berikut ini tahapan-tahapan dalam strategi Panglima Mandala tersebut.

1. Sampai tahun 1962, fase infiltrasi dengan memasukkan 10 kompi sekitar sasaran tertentu.
2. Awal tahun 1963, fase eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, dan menduduki semua pos pertahanan musuh.
3. Awal tahun 1964, fase konsolidasi dengan mendudukkan kekuasaan-kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru. Ketiga MTB yaitu MTB RI Macan Tutul, MTB RI Harimau, dan MTB Macan Kumbang diserang oleh Belanda dari laut dan udara. Ketika itu ketiga kapal sedang mengadakan patroli di Laut Aru.

Komodor Yos Sudarso segera mengambil alih komando MTB Macan Tutul dan memerintahkan kedua MTB lainnya mundur untuk menyelamatkan diri. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya MTB Macan Tutul bersama Kapten Wiratno dan Komodor Yos Sudarso terbakar dan tenggelam.

Dalam rangka konfrontasi, pemerintah mengadakan operasi militer. Operasi militer yang dilaksanakan antara lain Operasi Serigala (di Sorong dan Teminabuan), Operasi Naga (di Merauke), Operasi Banteng Ketaton (di Fak-Fak dan Kaimana), dan Operasi Jaya Wijaya. Operasi yang terakhir dilaksanakan adalah Operasi Wisnumurti. Operasi ini dilaksanakan saat penyerahan Irian Barat kepada RI tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal yang sama Komando Mandala juga secara resmi dibubarkan.

   Jendela Info      UNTEA, kependekan dari United Nations Temporary Executive Authority. UNTEA adalah badan pemerintah PBB yang bertugas menjalankan pemerintahan sementara di Irian Barat selama masa peralihan.

C. Pelaksanaan Pepera di Irian Barat

Pelaksanaan Pepera di Irian Barat - Konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat perhatian dunia. Badan PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya dengan mengutus Ellsworth Bunker (seorang diplomat Amerika Serikat) untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang terkenal dengan nama Rencana Bunker (Bunker s Plan).

   Jendela Info      Untuk mengenang peristiwa pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962, setiap tanggal 15 Januari diperingati sebagai hari peristiwa laut/samudra.
Berikut ini isi Rencana Bunker.

1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA.
2. Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat, apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan RI.
3. Pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu dua tahun.
4. Untuk menghindari bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.

Pemerintah RI menyetujui usul tersebut, namun Belanda menolaknya. Amerika Serikat yang semula mendukung posisi Belanda, berbalik menekan Belanda agar mau berunding dengan Indonesia.  Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York.

Berikut ini isi Perjanjian New York.

1. Penghentian permusuhan.
2. Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962 UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
3. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA.
4. Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963.
5. Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB.
6. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963.
7. Pada tahun 1969 diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). 

Sebagai tindak lanjut dari Persetujuan New York, Sekjen PBB menunjuk Rolsz Bennet dari Guatemala sebagai Gubernur UNTEA merangkap wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Berdasar Persetujuan New York tahun 1962, di Irian Barat diselenggarakan act of free choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (pepera). Dewan Musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia.

Rangkuman Perjuangan Bangsa Indonesai untuk Merebut Irian Barat

Upaya penyelesaian Irian Barat dimulai sejak tahun 1950. Pada awalnya menempuh langkah diplomasi bilateral dan internasional, namun selalu mengalami kegagalan. Mengingat upaya diplomasi selalu mengalami kegagalan, maka pemerintah RI menempuh cara konfrontasi baik konfrontasi ekonomi, politik, maupun operasi militer.

Yos Sudarso. Perjuangan Bangsa Indonesia untuk Merebut Irian Barat

Konflik antara Indonesia - Belanda mengenai masalah Irian Barat mencapai titik temu dengan ditandatanganinya Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962.

   Baca Juga      Konflik Internal Hubungan Pemerintah Pusat – Daerah dan Dampaknya

Akhir dari konflik pembebasan Irian Barat adalah diselenggarakannya Pepera tahun 1969 yang menghasilkan keputusan bahwa rakyat Irian Barat bergabung dengan NKRI.

Sekian pembahasan materi tentang Perjuangan Bangsa Indonesai untuk Merebut Irian Barat dan mengenai Latar Belakang Pembebasan Irian Barat, Perjuangan Pemerintah RI dalam Upaya Pembebasan Irian Barat, Pelaksanaan Pepera di Irian Barat  semoga bermanfaat.