Runtuhnya Orde Baru (Orba) dan Lahirnya Reformasi

Runtuhnya Orde Baru

Runtuhnya Orde Baru (Orba) dan Lahirnya Reformasi - Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru (Orba) ialah adanya krisis moneter tahun 1997. Krisis keuangan tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia.
Keadaan negara semakin memburuk dimana penyebab utamanya terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dikalangan presiden dan pejabat semakin merajalela menumpuk harta pribadi, sementara kemiskinan yang menimpah rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial masyarakap yang begitu mencolok menjadi sebab utama terjadinya kerusuhan sosial. Beragam demonstrasi digerakkan oleh mahasiswa atas situasi yang semakin memburuk. Tuntutan utama kaum mahasiswa demonstran ialahperbaikan ekonomi dan reformasi total disegala bidang.

Pengunduran diri Soeharto dari jabatan presiden. Runtuhnya Orde Baru (Orba) dan Lahirnya Reformasi.

Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai Pahlawan Reformasi.

Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Kondisi Politik pada Masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:

• masa depan Reformasi
• masa depan ABRI
• masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia
• masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya serta
• masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.

a. Kebijakan dalam bidang politik

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

Runtuhnya Orde Baru (Orba) dan Lahirnya Reformasi

b. Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

   Jendela Info      Lima paket undang-undang masa  Orde Baru yang diganti pada masa Reformasi yaitu:
1. UU No. 1 tahun 1985 tentang Pemilu.
2. UU No. 2 tahun 1985 tentang Susduk MPR/DPR.
3. UU No. 3 tahun 1985 tentang Sistem Kepartaian.
4. UU No. 4 tahun 1985 tentang Pengaturan Antisub ersif.
5. UU No. 5 tahun 1985 tentang Organisasi Massa di Indonesia.

d. Pelaksanaan Pemilu

Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik.

Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

   Jendela Info      Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Berikut ini partai politik pemenang pemilu tahun 1999.
1. PDI Perjuangan.
2. Partai Golkar.
3. Partai Persatuan Pembangunan.
4. Partai Kebangkitan Bangsa.
5. Partai Amanat Nasional.

Rangkuman BERAKHIRNYA MASA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI
Orde Baru lahir sebagai koreksi terhadap berbagai penyimpangan pada masa Orde Lama. Orde Baru merupakan tatanan kehidupan bangsa dan negara yang diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dalam bidang politik berbagai kebijakan dikeluarkan oleh penguasa Orde Baru sesuai dengan Tritura. Pembubaran PKI, pergantian kabinet, dan menurunkan harga, maupun perbaikan ekonomi merupakan langkah awal yang ditempuh Orde Baru. Di samping itu, pemerintah juga menata politik luar negeri dengan mengadakan normalisasi hubungan dengan Malaysia dan membentuk ASEAN. Untuk menjamin kehidupan demokrasi, mulai tahun 1971 dilaksanakan pemilu. Selanjutnya pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Sampai pemilu tahun 1997 Golkar mendominasi perolehan suara, sekaligus sebagai pemenang pemilu.

   Baca Juga      Sejarah Lahirnya Orde Baru 

Sekitar pertengahan Mei 1998, Indonesia mengalami kejadian yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Setelah didera berbagai krisis multidimensional, baik krisis ekonomi, krisis moneter, sampai krisis kepercayaan, tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto meletakkan jabatan, kemudian diganti oleh B.J. Habibie. Pergantian tersebut menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan lahirlah era Reformasi. Berbagai perubahan dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mewujudkan tuntutan rakyat yang menghendaki reformasi.

Sekian pembahasan mengenai Runtuhnya Orde Baru (Orba) dan Lahirnya Reformasi, juga mengenai Kondisi Politik pada Masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie