Pemberantasan Korupsi di Indonesia
1. Pengertian Korupsi
Korupsi adalah sebuah tindak pidana yang di lakukan seseorang dan merugikan negara. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 tentang Pem berantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pemberantasan Korupsi di Indonesia |
Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selain itu, Pasal 3 menegaskan bahwa setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang memangku jabatan atau kedudukan. Adapun tindakan korupsi yang dilakukannya adalah sebagai berikut:
- tindakan melawan hukum;
- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- merugikan keuangan negara.
Seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi tetap harus diadili dalam pengadilan pidana dan hartanya dikembalikan kepada negara. Setelah hartanya dikembalikan ke negara maka pelaku tetap dipidana.
2. Upaya Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Korupsi
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Hal ini dimaksudkan agar peradilan dilakukan cepat sehingga tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit. Penyidikan, penuntutan, dan peme riksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi di lakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.Lembaga yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidi an dalam tindak pidana korupsi adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan. UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Alat bukti yang dijadikan petunjuk dalam peradilan tindak pidana korupsi dapat berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, alat bukti lain yang disimpan secara elektronik, dan dokumen, yakni rekaman data atau informasi.
Tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi juga diberikan waktu untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah UU No. 31 Tahun 1999 diberlakukan banyak para penyelenggara negara yang dituntut di pengadilan. Bahkan, banyak yang dinyatakan bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara.
a. Hukum dan Lembaga Pemberantasan Korupsi
Korupsi adalah perbuatan jahat yang tidak hanya merugikan negara. Lebih jauh lagi korupsi merusak kehidupan berbangsa dan merendahkan martabat bangsa di tengah pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Seseorang yang berani melakukan tindakan korupsi sebenarnya bukan karena dituntut oleh kebutuhan ekonomi semata. Dapat juga karena kurangnya nilai keimanan dan ketakwaan serta dalam jiwanya tumbuh rasa rakus dan tidak lagi peduli dengan hak orang lain. Bisa kamu bayangkan bagaimana jika dana pembangunan sebuah sekolah yang dibiayai negara harus dipotong oleh orang-orang yang sangat tidak peduli dengan keselamatan, dan kenyamanan belajar siswa. Bahkan, kita juga sangat miris mendengar ada kasus dana bantuan untuk orang lain atau masyarakat yang terkena bencana di korupsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sudah ditetap kan pemerintah harus segera ditegakkan. Ketentuan bahwa hukum tidak pilih kasih dan tidak tebang pilih harus diterapkan di Indonesia karena pemberantasan korupsi bukan perbuatan mudah. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk lembaga pem berantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
b. Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Tugas KPK, di antaranya yaitu:
- berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan peme rintahan negara.
- melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain serta ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat;
- menyangkut kerugian negara paling sedikitnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- seluruh pejabat negara untuk segera me laporkan kekayaannya ke KPK;
- menghapuskan pungutan liar;
- program wilayah bebas korupsi;
- mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan negara;
- menerapkan kesederhanaan dalam kedinasan atau keseharian;
- bekerja sama dengan KPK menghapuskan korupsi;
- khusus kepada Menteri Pendidikan Nasional harus menyeleng garakan sistem pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, baik secara formal maupun nonformal.
- Meyakini bahwa korupsi adalah perbuatan yang dilarang agama, dibenci Tuhan, dan dikutuk oleh masyarakat.
- Perilaku korupsi jelas akan mengambil hak orang lain dan jelas ini melanggar nilai kemanusiaan.
- Membiasakan tidak melakukan tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-sehari, seperti kita selalu hidup jujur dalam perkataan dan perbuatan.
- melaporkan tindak pidana korupsi;
- menyampaikan saran dan juga pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
- menjadi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi.
Bagi seorang pelajar, tindakan yang baik untuk menanamkan perilaku antikorupsi adalah dengan terus memperdalam ajaran agama. Tiap-tiap agama melarang umatnya melakukan tindakan korupsi karena perilaku korupsi akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, setiap agama mengajarkan umatnya untuk memiliki jiwa sosial.
Sekian pembahasan Pemberantasan Korupsi di Indonesia juga mengenai Pengertian Korupsi, Upaya Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Korupsi, semoga bermanfaat.