Peristiwa Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965

1. Kondisi Politik Menjelang G 30 S/PKI

Peristiwa Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965 - Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari pengaruh didukung oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden Soekarno dan Angkatan Darat.
Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang disebut aksi sepihak . Para petani dan buruh, dibantu para kader PKI, mengambil alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Untuk melancarkan kudeta, maka PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas berikut.

• Menyebarluaskan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh ABRI.
• Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan telah disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya.
• Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi pengikut PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya.

   Jendela Info      Prinsip Nasakom yang dikembangkan Presiden Soekarno menjadi sebuah doktrin terdiri dari tiga unsur yaitu nasionalisme (diwakili PNI), agama (diwakili NU), dan komunisme (diwakili oleh PKI).

D.N. Aidit. Peristiwa Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965

Memasuki tahun 1965 pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat semakin meningkat. D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI beserta Biro Khususnya, mulai meletakkan siasat-siasat untuk melawan komando puncak AD. Berikut ini siasat-siasat yang ditempuh oleh Biro Khusus PKI.

1. Memojokkan dan mencemarkan komando AD dengan tuduhan terlibat dalam persekongkolan (konspirasi) menentang RI, karena bekerja sama dengan Inggris dan Amerika Serikat.
2. Menuduh komando puncak AD telah membentuk Dewan Jenderal yang tujuannya menggulingkan Presiden Soekarno.c. Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya Dewan Jenderal .
3. Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.
4. Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari para buruh dan petani yang dipersenjatai.

Ketegangan politik antara PKI dan TNI AD mencapai puncaknya setelah tanggal 30 September 1965 dini hari, atau awal tanggal 1 Oktober 1965. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat.

2. Seputar Penculikan Para Jenderal AD, Usaha Kudeta, dan Operasi Penumpasan

Peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira AD, kemudian dikenal Gerakan 30 S/PKI. Secara rinci para pimpinan TNI yang menjadi korban PKI ada 10 orang, yaitu 8 orang di Jakarta dan 2 orang di Yogyakarta. Mereka diangkat sebagai Pahlawan Revolusi. Berikut ini para korban keganasan PKI.

a. Di Jakarta

1. Letjen Ahmad Yani, Men/Pangad.
2. Mayjen S.Parman, Asisten I Men/Pangad.
3. Mayjen R. Suprapto, Deputi II Men/Pangad.
4. Mayjen Haryono, M.T, Deputi III Men/Pangad.
5. Brigjen D.I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad.
6. Brigjen Sutoyo S, Inspektur Kehakiman/Oditur Jendral TNI AD.
7. Lettu Piere Andreas Tendean, Ajudan Menko Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata.
8. Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun, Pengawal rumah Wakil P.M. II Dr. J. Leimena.

b. Di Yogyakarta

1. Kolonel Katamso D, Komandan Korem 072 Yogyakarta.
2. Letnan Kolonel Sugiyono M., Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta.

Jenderal Nasution berhasil meloloskan diri. Akan tetapi putrinya Ade Irma Suryani tertembak yang akhirnya meninggal tanggal 6 Oktober 1965, dan salah satu ajudannya ditangkap. Ajudan Nasution (Lettu Pierre A. Tendean), mayat tiga jenderal, dan tiga jenderal lainnya yang masih hidup dibawa menuju Halim.Di Halim, para jenderal yang masih hidup dibunuh secara kejam. Sejumlah anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut.

   Jendela Info     Isu yang dikembangkan untuk mencemarkan Angkatan Darat adalah adanya Dokumen Gilchrist. Dokumen ini adalah bagian dari beberapa surat yang dipalsukan oleh dinas intelejen Cekoslovakia dan Soviet yang bertujuan mengenyahkan kepentingan Amerika di Indonesia. Dokumen tersebut juga berisi tentang rencana Inggris-Amerika untuk menyerang Indonesia dari Malaysia, dan akan mendapat bantuan beberapa elemen Angkatan Darat Indonesia.

Lubang Buaya, sumur tua tempat membuang para Jenderal AD. Peristiwa Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965.

Ketujuh mayat kemudian dimasukkan dalam sebuah sumur yang sudah tidak dipakai lagi di Lubang Buaya. Untuk mengenang peristiwa yang mengerikan tersebut, di Lubang Buaya dibangun Monumen Pancasila Sakti. Peristiwa pembunuhan juga terjadi di daerah Yogyakarta. Komandan Korem 072 Yogyakarta Kolonel Katamso dan Kepala Stafnya Letkol Sugiyono diculik dan dibunuh oleh kaum pemberontak di Desa Kentungan.

Pagi hari sekitar jam 07.00 WIB Letkol Untung berpidato di RRI Jakarta. Dalam pidatonya, Letkol Untung mengatakan bahwa Gerakan 30 September adalah suatu kelompok militer yang telah bertindak untuk melindungi Presiden Soekarno dari kudeta. Kudeta itu direncanakan oleh suatu dewan yang terdiri atas jenderal-jenderal Jakarta yang korup yang menikmati penghasilan tinggi dan menjadi kaki tangan CIA (Agen Rahasia Amerika).

Setelah mendengar pidato Letkol Untung di RRI, timbul kebingungan di dalam masyarakat. Presiden Soekarno berangkat menuju Halim. Presiden mengeluarkan perintah agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta menjaga persatuan. Diumumkan pula bahwa pimpinan Angkatan Darat untuk sementara waktu berada langsung di tangan presiden sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Selain itu melaksanakan tugas sehari-hari ditunjuk Mayjen Pranoto. Namun, di saat yang sama, tanpa sepengetahuan presiden Mayjen Soeharto mengangkat dirinya sebagai pimpinan AD.

3. Penumpasan G 30 S/PKI

Pada tanggal 2 Oktober 1965 Presiden Soekarno memanggil semua panglima angkatan ke Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut Presiden Soekarno mengemukakan masalah penyelesaian peristiwa G 30 S/PKI. Dalam rangka penjelasan G 30 S/PKI, presiden menetapkan kebijaksanaan berikut.

1. Penyelesaian aspek politik akan diselesaikan sendiri oleh presiden.
2. Penyelesaian aspek militer dan administratif diserahkan kepada Mayjen Pranoto
3. Penyelesaian militer teknis, keamanan, dan ketertiban diserahkan kepada Mayjen Soeharto. Berikut ini penumpasan G 30 S/PKI dari aspek militer.

Upaya Penumpasan G 30 S/PKI dari Aspek Militer

Untuk menumpas kekuatan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Setelah berhasil
menghimpun pasukan lain termasuk Divisi Siliwangi dan Kaveleri, Resimen Para Komando
Angkatan Darat (RPKAD) yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, Panglima Kostrad,
mulai memimpin operasi penumpasan.

• Pada tanggal 1 Oktober 1965, beberapa tempat penting seperti RRI dan Telkom telah dapat diambil alih oleh pasukan RPKAD tanpa pertumpahan darah.
• Pada hari yang sama, Mayjen Soeharto mengumumkan beberapa hal penting berikut melalui RRI.

1. Penumpasan G 30 S/PKI oleh angkatan militer.
2. Dewan Revolusi Indonesia telah demisioner.
3. Menganjurkan kepada rakyat agar tetap tenang dan waspada.

• Pada tanggal 2 Oktober 1965 pasukan RPKAD berhasil menguasai kembali Bandara Halim Perdanakusuma.
• Pada tanggal 3 Oktober 1965, atas petunjuk anggota polisi yang bernama Sukitman berhasil ditemukan sumur tua yang digunakan untuk menguburkan jenazah para perwira AD.
• Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para Jenderal AD dimakamkan dan mendapat penghargaan sebagai Pahlawan Revolusi.

Untuk menumpas G 30 S/PKI di Jawa Tengah, diadakan operasi militer yang dipimpin oleh Pangdam VII, Brigadir Suryo Sumpeno. Penumpasan di Jawa Tengah memakan waktu yang lama karena daerah ini merupakan basis PKI yang cukup kuat dan sulit mengidentifikasi antara lawan dan kawan. Untuk mengikis sisa-sisa G 30 S/PKI di beberapa daerah dilakukan operasi-operasi militer berikut.

• Operasi Merapi di Jawa Tengah oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.
• Operasi Trisula di Blitar Selatan dipimpin Kolonel Muh. Yasin dan Kolonel Wetermin.

Akhirnya dengan berbagai operasi militer, pimpinan PKI D.N. Aidit dapat ditembak mati di Boyolali dan Letkol Untung Sutopo ditangkap di Tegal.

4. Dampak Sosial Politik dari Peristiwa G 30 S/PKI

Berikut ini dampak sosial politik dari G 30 S/PKI.

• Secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu tentara AD.
• Sampai bulan Desember 1965 PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia.
• Kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar.
• Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau dianggap PKI , yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak.

Rangkuman TRAGEDI NASIONAL PERISTIWA MADIUN PKI, DI/TII, G 30 S/PKI DAN KONFLIK-KONFLIK INTERNAL LAINNYA
Sewaktu bangsa Indonesia berusaha keras mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda, ternyata muncul berbagai gangguan keamanan dari dalam negeri. Gangguan keamanan tersebut pada umumnya bersifat sparatis, berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Hal ini disebabkan oleh hubungan pusat dan daerah memburuk, dan pembagian keuangan yang tidak adil.

Secara rinci gangguan keamanan tersebut dapat diuraikan di bawah ini. Pemberontakan PKI tanggal 18 September 1948 di Madiun, berusaha membentuk Negara Indonesia yang meniru gaya Uni So iet dengan landasan komunis. Tokoh pemimpinnya Musso, Amir Syarifuddin, Alimin, dan Darsono.

Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin Kartosuwiryo. Langkah Kartosuwiryo diikuti oleh beberapa pendukungnya yang mendirikan DI/TII, misalnya Amir Fatah dan Kyai Somolangu di Jawa Tengah, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan Daud Beureueh di Aceh.

Pemberontakan APRA di Bandung di bawah pimpinan Westerling. Pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan. RMS dipimpin Dr. Soumokil di Maluku. PRRI di Sumatra dan Permesta di Sulawesi. Pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965. Pada umumnya untuk mengatasi konflik dalam negeri tersebut, pemerintah mengupayakan dua cara yaitu cara diplomasi dengan mengirim utusan dan cara kekerasan dengan mengadakan operasi militer.

Sekian pembahasan materi tentang Peristiwa Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965 juga mengenai Kondisi Politik, Seputar Penculikan Para Jenderal AD, Usaha Kudeta,Operasi Penumpasan serta Dampak Sosial Politik dari Peristiwa G 30 S/PKI semoga bermanfaat.