Arti Penting Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab - Bagi negara demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa terjadi. Kamu tentunya tidak merasa asing lagi jika dalam berbagai media massa baik cetak maupun elektronik melihat aksi-aksi unjuk rasa. Ada yang berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Akan tetapi, banyak juga yang berakhir dengan bentrokan yang menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta jatuhnya korban yang luka-luka, baik dari peserta, masyarakat maupun dari petugas kepolisian.
Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah memerlukan saran dan kritik sebagai kontrol sosial dari masyarakat. Kontrol terhadap pemerintah merupakan suatu keharusan oleh masyarakat agar dalam menjalankan pemerintahannya baik.
Pemerintah akan mengetahui kehendak dan keinginan rakyat, serta kelemahan yang harus diperbaiki atas setiap kebijakan publik (public policy) yang sudah ditetapkan jika masyarakat melakukan kontrol terhadap semua kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus dapat menerima masukan saran dan kritik dari rakyatnya dengan hati legawa. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dapat dilakukan dengan tanggung jawab.
Kenyataan tersebut tersirat dalam Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selama ini, aparat pemerintah belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu implementasi partisipasi masyarakat adalah dengan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan bagian dari proses demokrasi, sedangkan peran serta masyarakat sendiri dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.
Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat pun harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat karena rakyat telah memilih mereka dalam pemilihan umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat kepada wakil rakyat sesuai dengan peraturan merupakan pencerminan kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat yang bertanggung jawab. Pendapat yang disampaikannya pun harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagaimana jika aspirasi tidak tertampung atau tersalurkan oleh DPR?
Tentunya, rakyat akan mendesak dengan melakukan rapat umum atau demonstrasi sebagai upaya untuk mengemukakan pendapat. Padahal, rakyat telah memberikan kepercayaan dan amanat agar mereka berjuang untuk kepentingan rakyat semata, bukan untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan atau memperoleh kekayaan secara melawan hukum. Tahukah kalian, lembaga-lembaga yang menyuarakan aspirasi rakyat, baik di tingkat pusat maupun di daerah?
Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap hak akan melahirkan kewajiban. Hak dan kewajiban seperti dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi. Hak untuk berpendapat secara bebas harus diikuti kewajiban mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang kamu miliki bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain.
Setiap penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum dalam berbagai bentuknya, yaitu aksi unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Peserta dan penanggung jawab harus mengetahui tata cara penyampaian serta tempat-tempat yang diperbolehkan dan dilarang untuk menyampaikan pendapat. Kamu masih ingat, bukan?
Demikian halnya, peserta unjuk rasa memiliki sejumlah tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Misalnya, tidak melanggar ketertiban umum, serta nilai-nilai moral dan nilai agama. Tentu banyak yang dirugikan jika aksi unjuk rasa sampai harus menutup jalan umum. Banyak orang lain yang tidak dapat beraktivitas, tidak dapat bekerja, dan tidak dapat pergi ke sekolah bila jalannya sampai ditutup.
Dengan kata lain, kehidupan bangsa yang menganut paham demokrasi, pemerintahan memerlukan koreksi dari rakyatnya terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan semangat reformasi.
Arti Penting Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab
Pentingnya kemerdekaan berpendapat secara bebas dan bertanggung jawab tidak boleh dilarang oleh siapa pun, bahkan oleh negara. Jika itu terjadi, makna demokrasi akan hilang dari kehidupaan bernegara.Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah memerlukan saran dan kritik sebagai kontrol sosial dari masyarakat. Kontrol terhadap pemerintah merupakan suatu keharusan oleh masyarakat agar dalam menjalankan pemerintahannya baik.
Pemerintah akan mengetahui kehendak dan keinginan rakyat, serta kelemahan yang harus diperbaiki atas setiap kebijakan publik (public policy) yang sudah ditetapkan jika masyarakat melakukan kontrol terhadap semua kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus dapat menerima masukan saran dan kritik dari rakyatnya dengan hati legawa. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dapat dilakukan dengan tanggung jawab.
 |
| Lampu ornamen taman merupakan tempat bagi masyarakat untuk beraktivitas. Oleh karena itu, unjuk rasa jangan sampai merusak fasilitas umum. Arti Penting Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab. pic:spy.my |
Kenyataan tersebut tersirat dalam Penjelasan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selama ini, aparat pemerintah belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu implementasi partisipasi masyarakat adalah dengan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan bagian dari proses demokrasi, sedangkan peran serta masyarakat sendiri dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.
Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat pun harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat karena rakyat telah memilih mereka dalam pemilihan umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat kepada wakil rakyat sesuai dengan peraturan merupakan pencerminan kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat yang bertanggung jawab. Pendapat yang disampaikannya pun harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagaimana jika aspirasi tidak tertampung atau tersalurkan oleh DPR?
Tentunya, rakyat akan mendesak dengan melakukan rapat umum atau demonstrasi sebagai upaya untuk mengemukakan pendapat. Padahal, rakyat telah memberikan kepercayaan dan amanat agar mereka berjuang untuk kepentingan rakyat semata, bukan untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan atau memperoleh kekayaan secara melawan hukum. Tahukah kalian, lembaga-lembaga yang menyuarakan aspirasi rakyat, baik di tingkat pusat maupun di daerah?
Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap hak akan melahirkan kewajiban. Hak dan kewajiban seperti dua sisi mata uang. Keduanya saling melengkapi. Hak untuk berpendapat secara bebas harus diikuti kewajiban mematuhi aturan atau norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang kamu miliki bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain.
Setiap penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum dalam berbagai bentuknya, yaitu aksi unjuk rasa, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Peserta dan penanggung jawab harus mengetahui tata cara penyampaian serta tempat-tempat yang diperbolehkan dan dilarang untuk menyampaikan pendapat. Kamu masih ingat, bukan?
Demikian halnya, peserta unjuk rasa memiliki sejumlah tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Misalnya, tidak melanggar ketertiban umum, serta nilai-nilai moral dan nilai agama. Tentu banyak yang dirugikan jika aksi unjuk rasa sampai harus menutup jalan umum. Banyak orang lain yang tidak dapat beraktivitas, tidak dapat bekerja, dan tidak dapat pergi ke sekolah bila jalannya sampai ditutup.
Dengan kata lain, kehidupan bangsa yang menganut paham demokrasi, pemerintahan memerlukan koreksi dari rakyatnya terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan semangat reformasi.